3. Pasal 94 – Tentang Sanksi Administratif
Pasal 94 ayat (1): Sanksi Bagi yang Tidak
Membuat Surat Pengangkatan.
Pemberi kerja yang tidak membuat Surat Pengangkatan Tertulis untuk PKWTT lisan dapat dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda administratif, dan pembatasan kegiatan usaha.
Bahasa edukatifnya: Sanksi ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Negara hadir agar tidak ada pekerja yang bekerja tanpa kepastian.
HRD, jangan menunggu sampai ada peringatan. Jauh lebih murah dan lebih terhormat memperbaiki administrasi hari ini, daripada membayar denda besok.Pekerja, Anda tidak perlu takut melapor.
Laporan Anda adalah cara Anda membantu perusahaan menjadi lebih baik dan membantu negara menegakkan aturan.
Pengawas, sanksi harus diterapkan secara berjenjang, edukatif, dan konsisten. Tegur dulu, bina, jika tidak berubah, tindak sesuai kewenangan. Tujuan kita bukan menghukum, tujuan kita adalah membuat perusahaan patuh.
Pengingat Praktis untuk Tiga Pihak di Muba
UNTUK HRD, 6 Checklist Kepatuhan PKWTT:
1. Apakah sudah ada dokumentasi PKWTT yang jelas untuk setiap pekerja?
2. Apakah ketentuan probation sudah dicantumkan jika diberlakukan, dan tidak lebih dari 3 bulan?
3. Apakah upah probation sudah 75 persen dari upah jabatan dan tidak di bawah Upah Minimum?
4. Apakah pekerja sudah diberikan jaminan sosial sejak hari pertama?
5. Apakah masa probation sudah dihitung sebagai masa kerja?
6. Apakah sudah diterbitkan Surat Pengangkatan untuk PKWTT lisan dengan 5 isi minimal Pasal 93?
