Sekayu, Lensarakyat.net— Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah disahkan pada 6 Oktober 2026, dan ditetapkan serta diundangkan pada 28 Oktober 2026. Undang-undang ini berlaku sejak diundangkan, menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta mencabut sebagian ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.
UU ini lahir sebagai tindak lanjut Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023. Kehadirannya bukan sekadar pergantian aturan. UU ini adalah penataan ulang hubungan kerja agar lebih adil, lebih pasti, dan lebih bermartabat — bagi pekerja, bagi pengusaha, dan bagi daerah.
Karena itu, saya mengajak seluruh pekerja/buruh, HRD, pimpinan perusahaan, dan pengurus serikat pekerja/buruh di Kabupaten Musi Banyuasin untuk tidak berhenti pada judul undang-undangnya saja. Pahami isinya, dan segera tindaklanjuti di perusahaan masing-masing.
Berikut 5 hal penting yang paling berdampak langsung dan harus segera ditindaklanjuti:
1. PENGUPAHAN: Perbaiki Sistem Upah, Jangan Hanya Menyesuaikan Angka
Pengupahan diatur dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 154.
Prinsipnya tegas: setiap pekerja berhak atas penghasilan yang layak. Berlaku prinsip upah sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pengusaha wajib membayar upah sesuai kesepakatan, tetapi kesepakatan itu tidak boleh lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang harus segera dilakukan HRD:
a. Ikuti penetapan upah minimum terbaru. Jangan lagi memakai angka lama. Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
b. Periksa upah sektoral. Untuk sektor tertentu, nilai upah sektoral berada di atas upah minimum wilayah. Perusahaan wajib memeriksa sektor usahanya dan menyesuaikan.
