Yang harus segera dilakukan HRD:
a. Audit seluruh pekerjaan outsourcing. Uji satu per satu: apakah pekerjaan ini penunjang atau pekerjaan inti? Salah klasifikasi adalah risiko hukum yang besar.
b. Pastikan pekerja alih daya memiliki PKWT atau PKWTT di perusahaan alih daya. Tidak boleh ada pekerja tanpa kontrak.
c. Pastikan upah, jaminan sosial, dan kesejahteraan** menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya dan benar-benar dilaksanakan.
d. Verifikasi legalitas vendor. Perusahaan alih daya wajib berbentuk PT dan berizin. HRD wajib memeriksa izin, legalitas, dan rekam jejak vendor sebelum dan selama kontrak berjalan.
Perlu ditegaskan: jika perusahaan alih daya dipakai untuk kegiatan produksi, maka status hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi kerja (Pasal 98). Perusahaan pengguna tidak bisa cuci tangan.
Bagi pekerja alih daya: Anda berhak mengetahui siapa pemberi kerja Anda, apa isi kontrak Anda, dan ke mana iuran jaminan sosial Anda disetor. Jangan ragu bertanya
3. PHK: Tidak Bisa Sepihak, Harus Melalui Prosedur dan Sudah Ada Dana Cadangannya
PHK diatur dalam Pasal 227 sampai dengan Pasal 253. Ini bagian yang paling sering menimbulkan sengketa, karena itu harus dipahami dengan paling cermat.
Prinsipnya: PHK hanya dapat dilakukan setelah ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, atau setelah ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap.
