LANGKAH TINDAK LANJUT: CHECKLIST 30-60-90 HARI UNTUK HRD DAN PERUSAHAAN
Agar UU ini tidak hanya menjadi bacaan, saya meminta seluruh perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan langkah berikut:
30 HARI PERTAMA:
Audit seluruh kontrak PKWT dan PKWTT. Inventarisasi vendor alih daya beserta legalitasnya. Bentuk atau aktifkan kembali LKS Bipartit. Lakukan sosialisasi awal kepada manajemen.
60 HARI:
Susun atau perbaiki struktur dan skala upah. Perbaiki SOP PHK dan simulasi pesangon baru. Siapkan skema dana cadangan pesangon. Revisi template kontrak, Peraturan Perusahaan, dan PKB.
90 HARI:
Sosialisasi massal kepada seluruh pekerja. Latih pimpinan unit dan HR tentang PHK, kontrak, dan bipartit. Laporkan progres kepada Direksi dan koordinasikan dengan Disnakertrans.
Dan untuk seluruh pekerja, saya titipkan 7 hal ini:
1. Baca kontrak Anda sampai habis sebelum tanda tangan.
2. Simpan salinan kontrak, slip upah, dan surat-surat penting.
3. Cek upah Anda: apakah sudah sesuai upah minimum, struktur/skala, dan komposisi 75% upah pokok?
4. Kenali hak PHK Anda: kapan PHK dilarang, dan apa hak pesangon serta penghargaan masa kerja Anda.
5. Kenali hak berserikat dan jalur bipartit — masalah diselesaikan dulu lewat dialog, bukan konflik.
6. Jangan serahkan ijazah/dokumen pribadi sebagai syarat kerja — itu dilarang.
7. Jika ragu, bertanyalah kepada HRD, serikat pekerja, atau Disnakertrans. Jangan diam, dan jangan termakan hoaks.
PENUTUP
Beberapa ketentuan UU ini masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, yang wajib terbit paling lama 1 tahun sejak diundangkan. Untuk implementasi operasional, perusahaan perlu memeriksa ketentuan peralihan, khususnya Pasal 310 dan seterusnya.
Tulisan ini adalah pemetaan substansi UU berdasar dokumen yang ada, bukan seluruh aturan teknis. Namun substansinya sudah cukup jelas untuk segera ditindaklanjuti.
