c. Untuk usaha mikro dan kecil, upah ditetapkan berdasar kesepakatan, paling rendah 50% dari upah minimum. Kesepakatan harus tertulis, transparan, dan benar-benar disepakati — bukan dipaksakan.
d. Wajib menyusun Struktur dan Skala Upah (Pasal 146-147). Ini bukan sekadar administrasi. Struktur dan skala upah adalah dokumen resmi yang menjadi dasar penentuan upah, dan wajib ditinjau secara berkala (Pasal 148). Ini pula dokumen yang akan diminta pengawas ketenagakerjaan saat pembinaan dan pemeriksaan.
e. Periksa komposisi upah. Jika upah terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, maka upah pokok minimal 75% (Pasal 150). Struktur lama yang upah pokoknya kecil dan tunjangannya besar harus segera diperbaiki, karena akan berpengaruh pada perhitungan lembur, pesangon, dan hak-hak lainnya.
Bagi pekerja: Cek slip upah Anda setiap bulan. Apakah upah pokok, tunjangan, potongan, dan jam kerja sudah jelas dan transparan? Jika tidak jelas, tanyakan kepada HRD. Hak Anda dimulai dari kejelasan upah Anda.
2. ALIH DAYA / OUTSOURCING: Hanya untuk Pekerjaan Penunjang, Bukan Pekerjaan Inti
Alih daya diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101.
Perusahaan boleh menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian tertulis. Namun dengan syarat yang sangat jelas: hanya untuk jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
Contoh yang umumnya termasuk jasa penunjang: kebersihan (cleaning service), penyediaan makanan bagi pekerja (katering), tenaga pengamanan (satpam), dan penyediaan angkutan bagi pekerja.
Alih daya tidak boleh dijadikan cara untuk mengalihdayakan pekerjaan inti/produksi hanya demi menghindari tanggung jawab sebagai pemberi kerja.
