Bagi HRD/Keuangan: Masukkan dana cadangan pesangon ke perencanaan anggaran tahunan, pisahkan dari kas operasional, dan pastikan pencatatan serta pelaporannya rapi.
Bagi pekerja: Jangan menandatangani surat PHK dalam keadaan tertekan. Minta waktu membaca, minta penjelasan tertulis, dan minta pendampingan dari serikat pekerja atau Disnakertrans jika perlu.
4. PERJANJIAN KERJA: PKWT dan PKWTT Jangan Sampai Salah
Perjanjian kerja diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 101. Kontrak adalah fondasi hubungan kerja. Jika kontraknya salah sejak awal, sengketanya akan panjang di belakang.
A. PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
– Berdasar jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
– Jangka waktu: maksimal 2 tahun , perpanjangan maksimal 2 kali , masing-masing maksimal 1 tahun. Total maksimal 4 tahun.
– Pemberitahuan perpanjangan harus tertulis, maksimal 7 hari sebelum berakhir. Jangan memberitahu di hari terakhir.
– Wajib tertulis, Bahasa Indonesia, dan huruf latin.
– Tidak boleh ada masa percobaan pada PKWT. Jika ada klausul percobaan di dalam PKWT, klausul itu bermasalah.
– Wajib ada kompensasi saat PKWT berakhir (Pasal 88). Berakhirnya kontrak bukan berarti berakhirnya kewajiban.
– Dilarang menahan ijazah (Pasal 78). Dilarang mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja, kecuali dokumen pendidikan/pelatihan yang dibiayai perusahaan berdasar perjanjian tertulis.
B. PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu / Tetap)
– Dapat dibuat tertulis atau lisan. Namun HRD yang bijak selalu membuat tertulis, agar tidak ada sengketa pembuktian di kemudian hari.
– Masa percobaan maksimal 3 bulan. Lewat dari itu, pekerja dianggap tetap.
– Upah masa percobaan minimal 75% dari upah jabatan dan tidak boleh di bawah upah minimum.
– Wajib jaminan sosial dan hak-hak lainnya sejak awal. Masa percobaan bukan masa tanpa hak.
