Prosedurnya (Pasal 228):
Pertama, upayakan agar PHK tidak terjadi. Cari alternatif terlebih dahulu: mutasi, efisiensi non-PHK, penyesuaian jam kerja, pelatihan ulang, dan langkah-langkah penyelamatan lainnya.
Kedua, perundingan bipartit maksimal 30 hari. Duduk bersama, bicara dengan data, dan cari penyelesaian yang adil.
Ketiga, jika buntu, lanjut ke mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jangan mengambil jalan pintas.
Dilarang PHK karena (Pasal 230),antara lain: sakit maksimal 12 bulan, menjalankan ibadah, hamil/melahirkan/menyusui, aktivitas serikat, pengaduan, tindak pidana, dan diskriminasi.
PHK diperbolehkan, antara lain karena: merger/akuisisi, efisiensi, perusahaan rugi, tutup, force majeure, pailit, mangkir minimal 5 hari, SP 1 sampai 3, pensiun, dan meninggal dunia (Pasal 231).
Hak pekerja yang di-PHK (Pasal 232): uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Besarnya berdasar masa kerja dan alasan PHK.
Ada perubahan penting yang wajib diketahui HRD dan pekerja: pengali pesangon 0,5 kali dihapus. Pengali terendah kini 1 kali hak pesangon berdasar masa kerja. HRD harus menghitung ulang seluruh simulasi pesangon lama yang masih memakai pengali 0,5.
Dan yang paling mendesak: pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah (Pasal 253), kecuali usaha mikro dan kecil. Pesangon bukan beban mendadak. Pesangon adalah kewajiban yang harus dicadangkan sejak pekerja mulai bekerja, agar saat PHK terjadi, hak pekerja tidak bergantung pada kondisi kas perusahaan saat itu.
