Besarnya anggaran tersebut dinilai perlu mendapat perhatian, terutama dalam situasi ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi belanja daerah dan melakukan pengetatan terhadap berbagai pengeluaran.
Di sisi lain, masih terdapat berbagai kebutuhan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas pelayanan publik hingga pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah penggunaan anggaran perjalanan dinas hingga puluhan miliar tersebut telah benar-benar memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin?
Masyarakat berharap DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah justru menjadi contoh dalam pengelolaan anggaran yang transparan, efektif dan akuntabel.
