Praktik pengaturan Proyek Jalan Produksi di Kecamatan Babat Toman milik Dinas Perkebunan Kabupaten Muba adalah bentuk sejarah yang terukir menunjukkan ke masyarakat bahwa anggaran daerah masih menjadi arena pemangku kepentingan mencari keuntungan.
Riyan mendesak APH memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muba atas dugaan pengaturan proyek tersebut.
“Kami minta APH berani mengambil tindakan terhadap tata kelola buruk pada instansi pemerintah. Kami warning agar Kadisbun Muba segera dipanggil dan diperiksa atas indikasi penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi yang diduga dilakukan,” tandasnya.
