SEKAYU, Lensarakyat.net – Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang aman, kondusif, dan berkeadilan serta meningkatkan pemahaman hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Banyuasin menerbitkan panduan edukasi hukum terpadu.
Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum terkait batasan definisi musibah/kecelakaan kerja, mekanisme perlindungan sosial, serta mempertegas kewajiban administratif dan operasional bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) beserta vendor/mitra kerjanya di Bumi Serasan Sekate.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, Herryandi Sinulingga, AP, menyampaikan bahwa melek hukum adalah kunci utama dalam mencegah konflik industrial, menjamin keselamatan kerja, serta melindungi hak-hak masyarakat lokal di sekitar area operasional industri.
1. Memahami Definisi dan Batasan Hukum “Kecelakaan Kerja
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merasa perlu meluruskan pemahaman publik terkait status hukum suatu musibah atau kecelakaan yang terjadi di sekitar area industri:
* Kategori Kecelakaan Kerja (Khusus Pekerja Resmi): Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, PP No. 44 Tahun 2015, dan Permenaker No. 5 Tahun 2021, kecelakaan kerja didefinisikan secara spesifik sebagai kecelakaan yang menimpa pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja resmi dengan perusahaan, baik saat bertugas di area kerja maupun dalam perjalanan wajar dari/ke tempat kerja. Perlindungan atas risiko ini ditanggung secara penuh melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan.
* Status Musibah yang Menimpa Warga Sekitar (Non-Pekerja): Masyarakat umum atau warga sekitar yang tidak memiliki ikatan kontrak kerja dengan perusahaan tidak dikategorikan mengalami kecelakaan kerja dalam ranah JKK BPJS Ketenagakerjaan.
* Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Warga: Meskipun bukan “Kecelakaan Kerja”, apabila insiden yang menimpa warga disebabkan oleh operasional perusahaan (seperti kelalaian angkutan logistik, kondisi jalan angkut, atau dampak operasional lainnya), pihak perusahaan tetap bertanggung jawab secara hukum:
1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH – Perdata): Warga berhak menuntut ganti rugi/pemulihan atas kerugian fisik maupun material akibat kelalaian operasional.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL / CSR): Perusahaan wajib merespons cepat melalui skema penanganan dampak sosial, mitigasi risiko, dan santunan kemanusiaan.
2. Penegakan Kewajiban Pemegang IUP: Pelaporan Vendor & Data Pekerja
