Dengan putusan tersebut, dalil permohonan mengenai dugaan penundaan penanganan perkara (undue delay) tidak dikabulkan oleh hakim.
Hasil putusan ini menjadi penegasan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan pihak pemohon tidak dapat diterima sebagai alasan untuk menyatakan penanganan perkara oleh Unit PPA Satreskrim Polres Muba sebagai penundaan yang tidak semestinya.
Polres Muba menegaskan bahwa penanganan perkara oleh Unit PPA dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), petunjuk pelaksanaan (Juklak), petunjuk teknis (Juknis), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Iya jadi Proses penanganan perkara juga mengedepankan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyelidikan maupun penyidikan”Kata Kasi Humas Polres Muba AKP Hutahaean. Jumat.
