Ia juga menyayangkan sikap APH yang terkesan pasif. Menurutnya, mustahil bagi aparat penegak hukum untuk tidak mengetahui adanya praktik ilegal yang berlangsung di wilayah hukumnya sendiri. Namun pada kenyataannya, APH dinilai hanya menjadi penonton dan belum berani mengambil sikap serta tindakan hukum yang tegas.
Lebih lanjut, Riyan mengingatkan betapa besarnya potensi bahaya dari kegiatan ini. Aktivitas pengeboran minyak ilegal tersebut berjalan tanpa menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), sehingga sangat berisiko memicu kecelakaan kerja fatal maupun kebakaran hebat.
Oleh karena itu, PJS Muba mendesak APH Muba untuk segera bertindak cepat dengan melakukan penertiban menyeluruh dan proses hukum secara transparan.
”Lahan milik Herman Mayori harus segera ditertibkan dan disterilkan dari segala bentuk aktivitas perusakan lingkungan yang menjadi cikal bakal bencana bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
