Menurutnya, temuan mengenai pembayaran personel yang tidak bekerja serta dugaan persekongkolan tender merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap sepele.
Pasalnya, apabila benar terdapat pembayaran atas pekerjaan atau personel yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka perlu diketahui siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana proses tersebut dapat terjadi.
“Ini uang negara, uang rakyat. Karena itu setiap temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara harus dijelaskan secara transparan. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat lemahnya pengawasan dan pengelolaan anggaran,” tegasnya.
Riyan juga meminta agar APH melakukan pendalaman terhadap dugaan persekongkolan tender pada puluhan proyek yang menjadi catatan pemeriksaan.
Menurutnya, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus berjalan secara transparan, kompetitif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kalau memang ditemukan indikasi persekongkolan dalam proses tender, tentu harus ditelusuri siapa saja yang terlibat, bagaimana polanya dan apakah ada keuntungan tertentu yang diperoleh dari proses tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan Belanja Daerah Pemkab Muba Tahun Anggaran 2025 harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat pengawasan internal.
PJS Muba berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka terhadap temuan tersebut. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan pemeriksaan secara profesional dan berdasarkan bukti apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
“Jangan sampai persoalan pengelolaan anggaran seperti ini terus berulang. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Anggaran daerah seharusnya benar-benar digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan akibat dugaan penyimpangan,” pungkasnya.
