Menurutnya, anggaran yang bersumber dari keuangan daerah harus dikelola secara transparan, akuntabel dan memberikan manfaat sesuai peruntukannya. Karena itu, setiap indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan perlu diklarifikasi dan diperiksa berdasarkan data serta dokumen yang ada.
PJS Muba juga meminta agar APH menelusuri sejumlah aspek, mulai dari proses penganggaran, mekanisme pengadaan, pihak yang terlibat, volume dan spesifikasi barang, harga satuan, hingga bukti serah terima dan penggunaan barang.
“Kalau memang seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai aturan, tentu pemeriksaan akan menjadi bagian dari proses klarifikasi dan memberikan kepastian. Namun jika ditemukan adanya penyimpangan, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
PJS Muba menilai pengawasan terhadap belanja pemerintah daerah menjadi penting, terlebih di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai kebutuhan serta tujuan yang telah ditetapkan.
