Selain itu, tak kalah penting, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan secara masif. “Pemkab Muba bahkan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggali potensi pendapatan secara maksimal,” urainya.
“langkah ini menjadi kunci menjaga keberlanjutan fiskal. “Dengan Satgas PAD, kita tidak lagi bekerja sektoral. Semua OPD bergerak bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Kemudian, untuk menjaga likuiditas jangka pendek, Pemkab Muba juga membuka opsi pinjaman daerah yang saat ini tengah dikaji oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Opsi ini dipertimbangkan secara hati-hati agar tetap dalam koridor kehati-hatian fiskal.
Di tengah berbagai upaya tersebut, tantangan tetap besar. Kebutuhan belanja pegawai mencapai sekitar Rp71,97 miliar per bulan, sementara DAU yang diterima hanya sekitar Rp45 miliar. Kekurangan tersebut terpaksa ditutup dari DBH, yang berdampak pada penundaan pembayaran TPP.
Meski demikian, ia mengungkapkan, Pemkab Muba memastikan pelayanan publik tetap berjalan. “Situasi ini bukan hanya tantangan, tapi juga momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal. Pemkab Muba tidak tinggal diam, justru bergerak lebih cepat dan terukur,” pungkasnya.
