Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri seluruh tahapan proses tender guna memastikan tidak adanya praktik yang bertentangan dengan aturan.
“Kami berharap APH tidak tinggal diam. Jika memang terdapat indikasi penyimpangan, harus ditelusuri secara menyeluruh. Apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tandasnya.
Menurutnya, transparansi dalam proses tender merupakan bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.













