Penataan kawasan ini menjadi bagian dari upaya negara untuk menghadirkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dalam keterangannya, pihak kepolisian menegaskan bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 tahun 2025 menjadi salah satu landasan dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola sumur minyak sesuai ketentuan yang berlaku.
Ke depan, pengelolaan kawasan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui mekanisme yang terorganisasi dengan melibatkan koperasi yang dipercaya pemerintah daerah.”ujar Rony.
“Harapan kita, kawasan ini bisa ditata dengan lebih baik. Semua pihak harus memiliki kesamaan persepsi dan semangat untuk memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan sesuai prosedur serta kaidah pertambangan yang berlaku,” ungkapnya.
Ia juga berharap penataan kawasan Hindoli dapat menjadi contoh atau percontohan bagi pengelolaan sumur minyak masyarakat di wilayah lain, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin maupun daerah lain yang memiliki kondisi serupa.
