Sementara itu, menurutnya penangkapan angkutan minyak ilegal oleh Kodim 0401/Muba ini telah melampaui kewenangan, tugas, serta fungsi sejati TNI.
”Tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sudah sangat jelas, yakni menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa. Penindakan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi (migas) merupakan ranah penegakan hukum yang secara normatif menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini Kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),” katanya.
Ia menambahkan, apabila institusi militer terlibat langsung dalam penangkapan tanpa adanya mekanisme perbantuan resmi (BKO) atau pelimpahan barang bukti yang jelas kepada pihak Kepolisian, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan rawan disalahgunakan.
”Jika memang dilakukan penertiban di lapangan, seharusnya segera dikoordinasikan dan diserahkan secara terbuka kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum, bukan ditahan di markas lalu hilang tanpa jejak. Kami meminta jajaran pimpinan TNI di tingkat Korem maupun Kodam II/Sriwijaya turut turun tangan mengevaluasi tindakan ini demi menjaga marwah dan profesionalisme institusi TNI di mata masyarakat,” pungkasnya.













