Ia juga meminta agar penanganan persoalan di wilayah Lanjam tidak hanya dibebankan kepada jajaran kepolisian tingkat sektor maupun resor.
” Kami meminta Polda Sumsel turun langsung dan mengambil alih penanganan apabila diperlukan. Sebab, kami menilai penanganan di tingkat Polsek Bayung Lencir maupun Polres Muba sejauh ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Aktivitas yang diduga Illegal Drilling masih menjadi persoalan serius dan perlu penanganan pada level yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Riyan menyampaikan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan menyeluruh. Tidak boleh ada wilayah yang luput dari penertiban, terlebih apabila aktivitas tersebut diduga melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, kebakaran, serta membahayakan keselamatan masyarakat.
PJS Muba berharap momentum kunjungan Kapolda Sumsel ke Muba dapat menjadi awal penanganan menyeluruh terhadap persoalan illegal drilling, baik di lahan HGU PT Hindoli, areal konsesi PT Bumi Persada Permai di Lanjam, maupun kawasan PT BSS Kecamatan Bayung Lencir.
“Jangan sampai penertiban hanya ramai di satu lokasi, sementara di lokasi lain aktivitas serupa tetap berjalan. Kami berharap Kapolda Sumsel memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah yang diduga menjadi titik aktivitas Illegal Drilling di Kabupaten Musi Banyuasin,” tandasnya.
