PJS Muba juga meminta agar Kabid Achmad Fadly, yang disebut berkaitan dengan kegiatan tersebut, dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga progres pekerjaan apabila memang berada dalam kewenangannya.
Menurut PJS Muba, permintaan pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial agar penggunaan APBD dapat dipastikan berjalan sesuai aturan.
“Prinsipnya sederhana, uang yang digunakan adalah uang rakyat. Maka masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran sebesar Rp22,9 miliar tersebut digunakan dan apakah hasil pekerjaannya sesuai dengan nilai kontrak serta spesifikasi yang ditetapkan,”pungkasnya.
PJS Muba berharap Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas terkait, Inspektorat, maupun APH dapat memberikan perhatian terhadap proyek tersebut. Jika pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka hasil pemeriksaan nantinya juga dapat memberikan kepastian dan menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat.
