PJS Muba menilai Bupati Toha memiliki momentum untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan tidak ada jabatan yang bersifat formalitas tanpa output yang terukur.
“Kalau staf khusus memang dibutuhkan, silakan dipertahankan dengan tugas dan target yang jelas. Tetapi jika tidak ada urgensi dan manfaat yang terukur, lebih baik anggarannya dialihkan untuk program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
PJS Muba berharap Bupati Toha dapat mengambil langkah objektif dan terbuka dalam mengevaluasi keberadaan staf khusus, sehingga pemerintahan Kabupaten Muba ke depan semakin efektif, profesional, dan bebas dari kesan mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
