Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian agar penyelenggaraan pemerintahan di Musi Banyuasin semakin baik dan mampu menjawab harapan masyarakat.
“Kami melihat adanya kegelisahan di tengah masyarakat. Banyak yang mempertanyakan arah kebijakan pemerintah ke depan. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa komunikasi yang baik, maka kepercayaan publik akan semakin menurun. Pemerintah harus hadir memberikan penjelasan yang jelas, transparan, dan konsisten dalam setiap kebijakan yang diambil,” tambahnya.
Ia juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai bentuk permusuhan. Menurutnya, pers memiliki fungsi kontrol sosial yang bertujuan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
“PJS Muba akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan independen. Kritik yang kami sampaikan merupakan bagian dari upaya membangun Musi Banyuasin agar lebih baik. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat sehingga setiap kebijakan yang diambil memperoleh dukungan dan kepercayaan publik,” tegasnya.
