Ia juga menyoroti dominasi pokir DPRD yang menguasai sejumlah proyek di Dinas Perkim Muba yang dapat memicu kritik dari elemen masyarakat.
“Pengerjaan proyek pokir ini cenderung ada keterlibatan langsung Anggota DPRD bahkan ada yang menerima fee dari hasil pengerjaan proyek dari rekanan yang ditunjuk.hal ini dapat memicu konflik kepentingan karena pada dasarnya proyek yang diusulkan dewan diawasi bukan dikerjakan sendiri,”ungkap Ketua PJS Muba.
Lebih lanjut, ia mengingatkan, problem serius terkadang terjadi dalam kegiatan di OPD berawal dari monopoli proyek bahkan dominasi pokir.
“Kualitas pembangunan infrastruktur cenderung rendah akibat kontraktor yang dipilih berdasarkan pada unsur kedekatan politik bukan karena kompetensi.tindak pidana korupsi terutama melibatkan pokir sudah terbukti terjadi dibeberapa daerah yang harus menjadi pelajaran bagi Dinas Perkim Muba,”pungkasnya.
