Jakarta, Komitmen kuat Pemkab Musi Banyuasin (Pemkab Muba) memberi perlindungan dan jaminan kesehatan bagi warganya, menghantarkan kabupaten yang kini dipimpin Pj Bupati Apriyadi diganjar penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2023 dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia. Pj Apriyadi menerima reward dari Mendagri Tito Karnavian diwakili staf ahli Thabrani didampingi dr Azmi Dariusmansyah selaku Kepala Dinas kesehatan Muba, di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/03/2023).
Pada penyerahan UHC Award 2023 Muba berada diantara 22 Kepala Daerah Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Penyerahan penghargaan kepada Daerah Provinsi dilakukan oleh Wakil Presiden KH. Maruf Amin sedangkan bagi Kabupaten/Kota diserahkan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
Muba mendapat UHC Award 2023 karena termasuk Pemerintah Daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk dan yang sudah melakukan Integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan Pemerintah Daerah ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan APBD tahun 2023 serta Inpres Nomor 1 Tahun 2022.
Seperti disebutkan Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Maruf Amin saat sambutan bahwa UHC Award 2023 diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada Kepala Daerah yang telah konsisten mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu dengan mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam program JKN dan meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Senada, Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy mengatakan penyerahan Penghargaan pada hari ini sebagai bentuk apresiasi yang tulus dari pemerintah dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah menunjukkan kerja kerasnya dan menunjukkan kinerja luar biasa di dalam memberikan komitmen di dalam program JKN, khususnya yang 95 persen dari warganya telah terdaftar program JKN,” jelas Menko PMK.
