Seperti penolakan dari KLHK terhadap usulan melegalkan sumur-sumur minyak ilegal lantaran mengakibatkan kerusakan lingkungan juga menjadi salah satu alasan kenapa hingga kini usulan tersebut belum dapat disepakati.
Menteri KLHK juga termasuk korwas SKK Migas akan kami segera temui, Kita berusaha agar dicarikan solusinya karena KLHK mengakui cukup berat untuk membiayai dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh praktik Illegal Drilling dan Illegal Refinery ini, lanjutnya.
Rakot di hadiri diantaranya Irjen. Setyo Boedi Moempoeni Harso tenaga ahli komisi pengawas SKK Migas bidang hukum, Anggawira tenaga ahli komisi pengawas SKK Migas bidang perencanaan & Investasi, A. Susana Kurniasih vice president bidang sekretaris SKK Migas. Bambang Dwi Djanuarto kepala departemen Ops SKK Migas Sumbagsel,
Lalu Stefanus Denies koordinator Ops kerja ulang perawatan sumur SKK Migas, Dandenpom Kodam II Sriwijaya, dari Pertamina Field Manager Hanif Setiawan Field Manager dan Dirut PT Petromuba.
