Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI Prof Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H, beserta para Pejabat Struktural dan Fungsional lainnya dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendes PPDT, Kemeper/Bappenas, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kepolisian RI, Gubernur dan Bupati/Walikota serta Kakanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Kepala BPHN, Prof. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.H mengatakan bahwa Paralegal Justice Award dimaksudkan untuk mengapresiasi kepala desa dan lurah yang berperan dalam menyelesaikan konflik di wilayahnya.
“Paralegal justice bukanlah semata ajang perlombaan menang atau kalah, melainkan wadah dalam membangun spirit dan motivasi kepada kepala desa/lurah dalam memberikan pelayanan hukum, dan pengayom masyarakat, serta dalam rangka mengimplementasikan kebijakan negara berupa restorative justice,” kata Widodo saat menyampaikan laporan kegiatan tersebut.
