PALEMBANG- Tantangan terbesar dalam eskalasi politik Indonesia terutama di Kabupaten Muba jelang Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024, antara lain politik identitas, misinformasi, dan hate speech (ujaran kebencian).
Oleh sebab itulah Pj Bupati Apriyadi Mahmud dalam kaitan ini butuh effort yang sangat besar untuk meminimalisir potensi konflik yang mengancam keamanan, terutama menggandeng kalangan media untuk andil meminimalisir misinformasi dan hate speech.
“Dalam kondisi seperti ini tentu sangat diperlukan partisipasi temen-temen awak media dalam membantu diseminasi informasi yang benar, agar terwujud situasi kamtibmas yang kondusif dan meneduhkan suasana kebatinan dalam berpolitik, serta meneguhkan harmoni persatuan sehingga masyarakat masih tetap bisa beraktivitas dengan baik,” ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud saat dialog bersama Forum Jurnalis Parlemen (FJP) Sumsel, Kamis (13/4/2023) di Kantor Mess Perwakilan Palembang.
Ia mengatakan, Pemkab Muba juga memfasilitasi sarana prasarana serta kebutuhan untuk suksesnya jalan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 nanti.
“Anggaran yang telah kita rencanakan untuk dialokasikan sebesar Rp131 Miliar,” bebernya.
Sementara itu, Kaban Kesbangpol Pemkab Muba Jonni Martohonan Simanungkalit AP MM merinci, anggaran yang disiapkan yakni akan dialokasikan ke Bawaslu, KPU, Polres, Kodim, Dinkes, Satpol PP dan dana cadangan.
“Dari rencana pendanaan Rp132 dilakukan evaluasi Rp131 Miliar dan untuk tahun 2023 Rp9 Miliar, rencana APBD Perubahan 2023 sebesar Rp43,6 Miliar dan Rencana Tahun 2024 rencana sebesar Rp76,8 Miliar “, urainya.
Kadin Kominfo Muba, Herryandi Sinulingga AP meminta agar anggota FJP Sumsel andil maksimal dalam menyajikan informasi yang tidak menggaduhkan situasi politik.
“Saya yakin rekan-rekan media yang tergabung di FJP Sumsel ini punya komitmen yang tinggi menyajikan berita politik yang tidak menimbulkan kegaduhan,” ulasnya.
