PALEMBANG- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel telah melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muba Tahun 2022.
“Berdasarkan persentase tindaklanjut LHP tahun 2021 di Kabupaten Muba ini persentasenya diatas Rata-rata nasional yakni mencapai diatas 86 persen, ini hasil yang positif,” ungkap Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumsel, Andri Yogama SE MM AK CSFA saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2022 di Kantor
Badan Pemeriksa
Keuangan
Perwakilan Provinsi
Sumatera Selatan, Jumat (14/4/2023) di Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel.
Lanjutnya, setelah penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2022 ini dilakukan tindaklanjut oleh Pemkab Muba selama 60 hari ke depan. “Terus dorong pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Ia menambahkan, peraihan opini WTP bukan menjadi tolak ukur pengelolaan atau penyelenggaran keuangan negara yang baik.
“Komitmen menjadi yang paling utama, saya yakin Pemkab Muba akan terus melakukan perbaikan-perbaikan,” ucapnya.
Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengatakan dirinya bersama jajaran terus melakukan pembenahan-pembenahan termasuk dalam pelaksanaan kegiatan melalui e-katalog.
“Ini tujuannya agar pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan sesuai aturan,” ulasnya.
